Penulis: Yudi Yudiana (Sekretaris PC IMM Kota Bandung)
PostingMu.com - keterangan Pers yang
kemudian dikeluarkan kompas.com (02/08/2021), Presiden Joko Widodo umumkan
perpanjangan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 di Istana Bogor pada Senin
(02/08/2021). Hal itu, mengakibatkan PC IMM Kota Bandung mengeluarkan tanggapannya
terkait hal tersebut dikarenakan memperlihatkan bahwa Pemerintah, sedang tidak
baik-baik saja.
“Dalam pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah
di beberapa dekade terakhir, kami melihat bahwa Pemerintah begitu tidak stabil
dan istiqomah dalam menanggulangi Wabah Pandemi Covid-19 ini. Hal itu, diperlihatkan
dalam perubahan nama kebijakan dan masa renggan waktu yang tidak jelas. Dimana,
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, hanya nama saja yang dirubah, sementara
indikator kesuksesan kebijakan itu sukses tidak pernah disebutkan”. Ujar M.
Fauzan Irsyad (Ketua PC IMM Kota Bandung Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan
Politik)
Kalau iya Pandemi ini meningkat
dan PPKM adalah Problem Solver yang
dikeluarkan, apa indikator dan dimana data yang akurat ketika kebijakan itu di
implementasikan? Sebab, ketika kebijkan ini dilakukan, mulai dari PSBB hingga
saat ini PPKM Level 4 dan yang sebelumnya bernama PPKM Darurat, kemudian dari
data yang dikeluarkan oleh beberapa media, kasus positif dan kematian yang
diakibatkan oleh Covid-19 ini malah terus meningkat. Oleh karena itu, kami
menuntut keras terhadap Pemerintah untuk mengevaluasi dari setiap kebijakan
yang akan dikeluarkan berikut apabila di implementasikan. Sambung M. Fauzan
Irsyad
Kebijakan ini mungkin ditetapkan
karena menimbang beberapa hal, mulai dari ancaman keselamatan jiwa yang di
akibatkan oleh Pandemi, dan ancaman ekonomi yang mulai merosot. Sehingga
memunculkan bantuan agar kesejahteraan dan ekonomi di masa kebijakan PPKM ini dapat tetap
stabil.
“Kalau iya Bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial
Tunai) dan BLT Desa, serta bantuan usaha kecil (mikro dan warung) dan bantuan
subsidi upah yang di keluarkan, apakah Pemerintah sampai hari tau data yang
menerima bantuan tersebut sampai ke akar rumput? Kalau iya, dimana data yang
menerima Bantuan tersebut sampai hari ini? Karena dari sudut pengawalan saja,
itu tidak diperhatikan Pemerintah”. Kata M. Fauzan Irsyad
Sehingga sangat sah, apabila
ketidak jelasan data dan kurang validnya data yang dikeluarkan oleh masyarakat
akar rumput, yang kemudian di bantah Pemerintah dengan meng-claim hal itu
berhasil, sangat benar-benar menandakan bahwa Pemerintah keliru dan hanya
menjadikan Pemerintah yang The Country of Truth Claim”. Sambung Ketua PC IMM
Kota Bandung Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, Muhammad Fauzan Irsyad.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar